AD-ART PDK3MI 2013

 

Sidang Organisasi 2013

Sidang Organisasi PDK3MI Rabu 28 Agustus 2013 di Ruang Sidang A Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga Jalan Mayor jenderal Profesor Dokter Moestopo 47 Surabaya, telah dibuat Surat Keputusan nomor 001/SdO/PDK3MI/VIII/2013 yang menetapkan AD-ART PDK3MI hasil Sidang Organisasi PDK3MI ini menjadi AD-ART PDK3MI yang baru dan untuk selanjutnya akan disebut sebagai AD-ART PDK3MI.

Dengan demikian AD-ART yang sebelumnya diberi nama PERHIMPUNAN DOKTER KESEHATAN MASYARAKAT INDONESIA (PDKMI) dalam akta tanggal dua puluh September dua ribu dua (20-09-2002) nomor 27, dibuat di hadapan Nyoman Gede  YUDARA, Sarjana Hukum dan pemegang protokol NYOMAN AYU RENI YUNAENY RATIH, Sarjana Hukum, Notaris di Surabaya, dinyatakan tidak berlaku lagi dan menyatakan AD-ART PDK3MI yang baru dalam akta notaris, sebagai berikut :

 

ANGGARAN DASAR

PERHIMPUNAN DOKTER KEDOKTERAN KOMUNITAS DAN
KESEHATAN MASYARAKAT INDONESIA
(PDK3MI)

 

  MUKADIMAH


Bahwa di Hotel Sahid Surabaya pada tanggal satu sampai dengan tiga (1-3) Desember seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan (1999) dalam Kongres Nasional Badan Kerja Sama Bagian Ilmu Kesehatan Masyarakat – Kedokteran Pencegahan – Kedokteran Komunitas Fakultas Kedokteran se Indonesia (BKSIKMKPKKFKI) diadakan Deklarasi Pendirian PERHIMPUNAN DOKTER KESEHATAN MASYARAKAT  INDONESIA (PDKMI) sebagai berikut :
DEKLARASI PENDIRIAN PDKMI
    Bahwasanya menjelang millenium baru profesi kedokteran dituntut untuk memiliki kesadaran yang tinggi akan pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perlunya pengembangan dan pembinaan sumberdaya manusia profesional yang berkeunggulan tinggi dalam kompetensi ilmu dan teknologi, berpegang teguh pada etika profesi dan Ilmu, serta bertanggungjawab untuk terus menerus meningkatkan pengabdian dalan upaya meningkatkan derajat kesehatan dan kesejahteraan masyarakat melalui pelayanan kesehatan yang menyeluruh, bermutu, merata serta terjangkau oleh masyarakat.
Bahwasanya untuk mencapai tuntutan tersebut diatas maka profesionalisasi dalam dunia kedokteran saat ini sudah merupakan suatu keharusan, oleh karenanya dengan mengharapkan rakhmat Tuhan Yang Maha Kuasa , pada hari ini Jum’at tanggal tiga (3) bulan Desember tahun 1999 (seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan), kami mendeklarasikan berdirinya sebuah organisasi Profesi yang bernama “PERHIMPUNAN DOKTER KESEHATAN MASYARAKAT INDONESIA (PDKMI)”
    Hal – hal yang menyangkut persyaratan dan kelengkapan organisasi maupun hukum, diamanatkan kepada formatur sebagai berikut :
1. Profesor Doktor Dokter Haji Azrul Anwar, Master of Public Health,
2. Profesor Dokter Eddy Pranowo Soedibyo, Master of Public Health
3. Profesor Dokter Muhammad Arif, Master of Public Health
4. Profesor Dokter Gottlieb Sihombing, Master of Public Health
5. Dokter Raden Mas Maria Silvester Hari Purnomo Kushadi Wijaya, Master of Public Health, Doctor of Public Health.
untuk dapat di selesaikan.
                            
Deklarasi Pendirian PDKMI tersebut dilanjutkan dengan pembuatan Akta Notaris di Kantor Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah N.G. YUDARA, Sarjana Hukum yang berkantor di jalan Kertajaya nomor 178 Surabaya dengan Akta tanggal 20 September 2002 nomor 27 tentang DEKLARASI PENDIRIAN “PERHIMPUNAN DOKTER KESEHATAN MASYARAKAT INDONESIA” disingkat PDKMI. Dalam Kongres Nasional PDKMI di Surabaya tanggal 21 - 22 September 2002 dicapai keputusan yaitu perubahan nama PDKMI menjadi Perhimpunan Dokter Kesehatan Masyarakat dan Kedokteran Komunitas Indonesia disingkat PDKMKKI. Selanjutnya dalam Kongres Nasional PDKMKKI dan PDK3MI di Yogyakarta tanggal 13 – 14 Agustus 2004  dilakukan penggabungan PDKMKKI dan Perhimpunan Dokter Kedokteran Komunitas dan Kesehatan Masyarakat Indonesia (PDK3MI), dengan menggunakan nama PDK3MI.
Sampai dengan tahun 2013 PDK3MI telah mempunyai 6 pengurus cabang yang mempunyai sekretariat di bagian atau lembaga atau departemen atau unit kerja atau biro atau laboratorium dari Fakultas Kedokteran yang mengampu Ilmu Kesehatan Masyarakat atau Ilmu Kedokteran Pencegahan atau Ilmu Kedokteran Komunitas dari Fakultas Kedokteran di Regional I (Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau); Regional II (Sumatera Selatan, Jambi, Lampung, Bengkulu, Kepulauan Bangka Belitung); Regional III (DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten); Regional IV (Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Tengah, Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah); Regional V (Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur); Regional VI (Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat, Gorontalo).
Pengurus PDK3MI juga telah melahirkan perhimpunan berskala nasional yaitu  Asosiasi Fasilitas Kesehatan bernama Perhimpunan Klinik Medis Indonesia disingkat PKMI pada tanggal 22 September 2008 dibuat berdasarkan Akte Notaris nomor 4 NYOMAN AYU RENI YUNAENY RATIH, Sarjana Hukum, Notaris di Surabaya, dan sekarang menggunakan nama sebagai Perhimpunan Klinik dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer Indonesia (PKFI) berdasarkan Akte Notaris nomor 18 tanggal 14 Maret 2013 tentang PKFI pada Notaris TIO JEFFRENS MARANELLA, Dokter, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang kemudian telah memperoleh Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU : 31.AH.01.07 Tahun 2014 Tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan PKFI dengan NIP 21.150.425.3-619.000.
Bahwa kemudian di Malang tanggal 19 - 21 Januari 2011 di Hotel Purnama Jalan Raya Selekta Batu Jawa Timur – Indonesia diadakan Musyawarah Nasional BKSIKMIKPIKKFKI dan Kongres Nasional PDK3MI yang melalui Sidang Organisasi terpilih Badan Pengurus BKSIKMIKPIKKFKI dan PDK3MI masa bakti 2011 – 2014. Untuk menindaklanjuti hal tersebut, telah diadakan Sidang Organisasi PDK3MI Rabu 28 Agustus 2013 di Ruang Sidang A Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga Jalan Mayor jenderal Profesor Dokter Moestopo 47 Surabaya, telah dibuat Surat Keputusan nomor 001/SdO/PDK3MI/VIII/2013 yang menetapkan AD-ART PDK3MI hasil Sidang Organisasi PDK3MI ini menjadi AD-ART PDK3MI yang baru dan untuk selanjutnya akan disebut sebagai AD-ART PDK3MI. Maka dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab yang tinggi serta dengan memohon limpahan rahmat dan ridho dari Tuhan Yang Maha Esa, disepakati untuk mengadakan perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PERHIMPUNAN DOKTER KEDOKTERAN KOMUNITAS DAN KESEHATAN MASYARAKAT INDONESIA dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga sebagai berikut :

BAB I
NAMA, RUANG LINGKUP, TEMPAT KEDUDUKAN DAN WAKTU
Pasal 1

1. Perhimpunan ini bernama PERHIMPUNAN DOKTER KEDOKTERAN KOMUNITAS DAN KESEHATAN MASYARAKAT INDONESIA di singkat PDK3MI, selanjutnya dalam akta disebut “PDK3MI”
2. Dalam hubungan internasional dipakai nama The Indonesian Physician of Community Medicine and Public Health Association disingkat IPCMPHA

Pasal 2
RUANG LINGKUP

1. PDK3MI merupakan organisasi profesi para dokter di bidang Ilmu Kedokteran Komunitas dan Ilmu Kesehatan Masyarakat di Indonesia yang bergerak dalam lapangan lmiah dan sosial.
2. PDK3MI merupakan perhimpunan dokter seminat (PDSm) dibawah Ikatan Dokter Indonesia (IDI) sesuai dengan Surat Keputusan Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB-IDI) Nomor 1155/PB/A.4/04/2011 Tentang Pengukuhan Susunan Personalia Pengurus Besar PDK3MI Periode 2011-2014 tanggal 7 April 2011.

Pasal 3
TEMPAT KEDUDUKAN DAN WAKTU

1. PDK3MI didirikan pada tanggal dua puluh (20) September dua ribu dua (2002) di Surabaya untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya.
2. Pengurus Pusat PDK3MI berkedudukan di Indonesia dengan alamat sekretariat menyesuaikan alamat dimana Ketua Umum dan Sekretaris Umum Pengurus Pusat berdomisili.

BAB II
ASAS DAN TUJUAN

Pasal 4
ASAS

PDK3MI berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar 1945

Pasal 5
TUJUAN

PDK3MI bertujuan memelihara, memantau, meningkatkan dan mengembangkan Ilmu Kedokteran Komunitas dan Ilmu Kesehatan Masyarakat bagi para dokter di Indonesia dalam melakukan pelayanan kesehatan demi meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

BAB III
USAHA
Pasal 6

Untuk mencapai tujuannya PDK3MI  melakukan usaha :
1. Menghimpun para dokter yang melakukan pekerjaan dalam bidang Ilmu Kedokteran Komunitas dan Ilmu Kesehatan Masyarakat
2. Berperan aktif dalam pembangunan kesehatan
3. Berperan aktif dalam bidang-bidang pendidikan, pelayanan kesehatan, pengabdian kepada masyarakat dan penelitian dalam Ilmu Kedokteran Komunitas dan Ilmu Kesehatan Masyarakat
4. Mengusahakan penyebarluasan Ilmu Kedokteran Komunitas dan Ilmu Kesehatan Masyarakat serta perkembangannya melalui penerbitan berbentuk monogram, buku, risalah, majalah, dan media lainnya
5. Meningkatkan ilmu dan keterampilan para anggota melalui kegiatan program pendidikan kedokteran berkelanjutan berupa ceramah, seminar, pertemuan ilmiah, simposium, pelatihan atau kursus, dan lain-lain
6. Membina dan meningkatkan hubungan kerjasama sejenis baik didalam maupun diluar negeri
7. Membina dan meningkatkan kerjasama dengan badan-badan pemerintahan, lembaga masyarakat terutama dalam usaha-usaha yang sejalan dengan tujuan PDK3MI
8. Memberikan pertimbangan terhadap kebijakan-kebijakan yang menyangkut masalah dalam bidang Ilmu Kedokteran Komunitas dan Ilmu Kesehatan Masyarakat baik kepada badan pemerintahan maupun lembaga masyarakat.
9. Membangun jejaring dan kerjasama antar organisasi profesi dan dengan pemangku kepentingan atau  stakeholders dalam bidang bidang Ilmu Kedokteran Komunitas dan Ilmu Kesehatan Masyarakat.

BAB IV
KEANGGOTAAN
Pasal 7

Keanggotaan PDK3MI terdiri dari :
1. Anggota Biasa
2. Anggota Luar Biasa
3. Anggota Kehormatan


BAB V
ORGANISASI

Pasal 8
SUSUNAN ORGANISASI

1 Susunan Organisasi PDK3MI terdiri dari Badan Legislatif, Badan Eksekutif dan Badan-badan Khusus
2. Badan Legislatif adalah :
    a. Sidang Organisasi Kongres Nasional PDK3MI
    b. Rapat Kerja Nasional PDK3MI
    c. Rapat Kerja Cabang PDK3MI
3. Badan Eksekutif adalah :
    a. Pengurus Pusat PDK3MI
    b. Pengurus  Cabang PDK3MI
4. Pengurus Cabang PDK3MI adalah Pengurus Cabang :
    a. Regional I : Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau
   b. Regional II : Sumatera Selatan, Jambi, Lampung, Bengkulu, Kepulauan Bangka Belitung
    c. Regional III : DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten
   d. Regional IV : Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Tengah, Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah
    e. Regional V : Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur
    f. Regional VI : Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat, Gorontalo
5. Perubahan cabang ditetapkan melalui Rapat Kerja Nasional dengan Surat Keputusan Pengurus Pusat PDK3MI
6. Badan Khusus adalah badan yang dibentuk oleh Badan Legislatif atau Badan Eksekutif untuk suatu kepentingan tertentu dan untuk jangka waktu tertentu.

Pasal 9
SUSUNAN KEPEMIMPINAN

1. Organisasi PDK3MI terdiri dari Pengurus Pusat  dan Pengurus Cabang.
2. Pengurus Pusat adalah Badan Eksekutif tertinggi yang bertanggung jawab untuk dan atas nama organisasi.

Pasal 10
WEWENANG DAN KEKUASAAN

1. Kekuasaan organisasi berada pada Kongres Nasional, Rapat Kerja Nasional dan Rapat Kerja Cabang, sesuai dengan tingkatannya.
2. Kekuasaan tertinggi organisasi ada pada Kongres Nasional
3. Kongres Nasional dan Rapat Kerja Cabang diadakan paling sedikit setiap 3 (tiga) tahun.
4. Kongres Nasional mengesahkan Anggaran Dasar organisasi, memilih dan menetapkan Pengurus Pusat dan merumuskan serta menetapkan arah dan  kebijakan organisasi.
5. Musyawarah Nasional Luar biasa bisa di adakan kapan saja jika memenuhi quorum minimal 50 %.
6. Rapat Kerja Nasional diadakan setiap 1 (satu) tahun sekali. 
7. Rapat Kerja Nasional adalah Badan Legislatif yang mempunyai wewenang dan kekuasaan dibawah Musyawarah Nasional sebagai berikut : 
    a. Menetapkan iuran  
    b. Menetapkan cabang 
8. Rapat Kerja Cabang diadakan setiap 1 (satu) tahun sekali. 
9. Rapat Kerja Cabang adalah Badan Legislatif di tingkat Cabang dan mempunyai wewenang dan kekuasaan  di bawah Rapat Kerja Nasional

BAB VI
KEUANGAN
Pasal 11

Keuangan PDK3MI dari :
1. Uang pendaftaran dan uang iuran anggota
2. Usaha-usaha  organisasi
3. Sumber-sumber keuangan lainnya yang sah dan tidak mengikat

BAB VII
PERUBAHAN ANGGARAN DASAR
Pasal 12

1. Anggaran Dasar hanya dapat diubah oleh Kongres Nasional PDK3MI.
2. Kongres Nasional PDK3MI menunjuk seorang anggota biasa sebagai Ketua Panitia Khusus untuk membuat rancangan perubahan Anggaran Dasar.
3. Ketua Panitia Khusus yang tersebut dalam ayat 2 pasal ini harus memberikan laporan pada Kongres Nasional PDK3MI untuk mendapatkan ketetapan.

BAB VIII
PEMBUBARAN
Pasal 13

1. PDK3MI hanya dapat dibubarkan oleh suatu Kongres Nasional PDK3MI yang khusus diadakan untuk keperluan itu, dan telah dihadiri oleh sekurang-kurangnya dua pertiga dari seluruh jumlah suara anggota biasa
2. Pembubaran dianggap sah bila disetujui oleh dua per tiga dari jumlah anggota biasa yang hadir
3. Kongres Nasional PDK3MI seperti tersebut dalam ayat (1) pasal ini, menentukan, mengatur dan menyerahkan penggunaan hak milik PDK3MI

BAB IX
PENUTUPAN
Pasal 14

1. Pengurus Pusat harus memberikan keputusan mengenai :
    a. Perselisihan dalam Penafsiran Anggaran Dasar
    b. Hal-hal yang tidak diatur didalam Anggaran Dasar
    c. Hal-hal yang tidak menjadi keputusan Kongres Nasional PDK3MI
    d Hal-hal yang timbul menurut situasi
2. Keputusan tersebut dalam ayat 1 sub a, b, c dan d dari pasal ini harus dipertanggungjawabkan Rapat Kerja dan Kongres Nasional berikutnya.




ANGGARAN RUMAH TANGGA

PERHIMPUNAN DOKTER KEDOKTERAN KOMUNITAS DAN
KESEHATAN MASYARAKAT INDONESIA
(PDK3MI)

 


BAB I
ATRIBUT,  LOGO, LAMBANG DAN SERAGAM
Pasal 1


1. Logo PDK3MI digambarkan sebagai berikut :

Logo PDK3MI 12 Maret 2014

Keterangan mengenai Logo PDK3MI :
Bola Dunia : Mewujudkan Dunia dan isinya yang biru dan sehat (Holistic / Environment)
Tangan :    Persembahan effort dari PDK3MI / IPCMPHA
PDK3MI/IPCMPHA : Perhimpunan Dokter Kedokteran Komunitas dan Kesehatan Masyarakat   Indonesia  / The Indonesian Physician of Community Medicine and  Public Health Association.

Logo PDK3MI tersebut diciptakan oleh penemu yaitu dr. Subur Prajitno, MS., AKK. pada tanggal 20 Januari 2007
2. Logo PDK3MI dicantumkan pada : Bendera, Pataka, Kartu Anggota, Kop Surat, Amplop Surat, sebagai emblem pada jas / seragam PDK3MI dan produk cetakan lainnya atau di media lainnya.
3. Baju Seragam PDK3MI adalah Jas/Semi Jas batik motif PDK3MI, dengan emblem logo PDK3MI didada kiri.

BAB II
KEANGGOTAAN
Pasal 2

Yang dapat diterima sebagai anggota biasa adalah :
1. Dokter, warga negara indonesia yang mempunyai ijazah atau sertifikat keahlian dalam Ilmu Kedokteran Komunitas dan Ilmu Kesehatan Masyarakat dan terdaftar sebagai anggota Ikatan Dokter Indonesia (IDI).
2. Yang dapat diterima sebagai Anggota Luar Biasa adalah warga Indonesia yang berminat  terhadap PDK3MI.
3. Yang dapat diterima sebagai Anggota Kehormatan ialah :
    a. Anggota IDI yang telah berjasa dalam memajukan, mengembangkan PDK3MI.
    b. Warga negara Indonesia atau Warga Negara Asing yang telah berjasa di dalam mengembangkan Ilmu Kedokteran Komunitas dan Ilmu Kesehatan Masyarakat dan berperan aktif ikut memajukan PDK3MI


BAB III
PENERIMAAN ANGGOTA
Pasal 3

1. Penerimaan Anggota Biasa, Anggota Luar Biasa dilakukan oleh Pengurus Pusat melalui Pengurus Cabang atau langsung apabila Cabang belum terbentuk.
2. Anggota Kehormatan diangkat oleh Sidang Organisasi Kongres Nasional atas usul Pengurus Pusat atau Pengurus Cabang.

BAB IV
PEMBERHENTIAN ANGGOTA
Pasal 4

1. Yang dimaksud dengan anggota dalam pasal ini ialah anggota yang disebut dalam pasal (6) Anggaran Dasar.
2. Pemberhentian keanggotaan, selain meninggal dunia atau atas permintaan sendiri, dilakukan secara tertulis oleh Pengurus Pusat atas usul Pengurus Cabang setelah didahului oleh pemberhentian sementara keanggotaan (skorsing) selama – lamanya enam bulan oleh Pengurus Cabang.
3. Dalam masa pemberhentian sementara keanggotaan anggota yang bersangkutan dibebaskan dari segala hak dan kewajiban dan diberi kesempatan untuk mengajukan pembelaan diri secara tertulis kepada Pengurus Pusat.
4. Bila pemberhentian sementara keanggotaan diakhiri dengan rehabilitasi, maka segala kewajiban selama masa pemberhentian sementara keanggotaan haruslah dipenuhi lebih dahulu.
5. Anggota yang telah dicabut keanggotaannya oleh Pengurus Pusat berhak menghadiri dan mengajukan keberatan dan keputusan Pengurus Pusat pada Sidang Organisasi Kongres Nasional PDK3MI yang berikutnya.

BAB V
HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 5

1. Semua anggota berhak menghadiri Rapat Kerja Cabang, Rapat Kerja Nasional  dan Kongres Nasional PDK3MI.
2. Dalam Rapat Kerja Cabang semua anggota berhak menyampaikan pertanyaan – pertanyaan, pikiran – pikiran, pendapat – pendapat, usul – usul baik secara tertulis maupun secara lisan kepada Pengurus Cabang atau langsung kepada Pengurus Pusat melalui Pengurus Cabang.
3. Dalam Sidang Organisasi Kongres Nasional semua anggota biasa dapat menyampaikan usul, pikiran dan pendapatnya.

Pasal 6

Anggota Biasa dan Anggota Luar Biasa berkewajiban :
1. Mematuhi segala peraturan PDK3MI dan Kode Etik Dokter Indonesia (KODEKI).
2. Berpartisipasi dalam segala kegiatan perhimpunan baik  ilmiah, sosial dan pengabdian kepada masyarakat, menurut kemampuannya masing – masing.
3. Turut melaksanakan segala keputusan baik keputusan Cabang, Pusat maupun Kongres Nasional.

BAB VI
HARTA BENDA
Pasal 7

1. Harta benda PDK3MI terdiri dari :
    a. Uang tunai
    b. Rekening Bank (simpanan di bank).
    c. Benda inventaris, benda bergerak dan benda tidak bergerak yang menjadi hak milik Organisasi.
2. Pengurus Pusat wajib membuat daftar inventaris dan daftar kekayaan organisasi secara terperinci, dan dilaporkan kepada anggota pada Rapat Kerja Nasional maupun Kongres Nasional PDK3MI.
3. Pengurus Cabang wajib membuat daftar inventaris dan daftar kekayaan organisasi secara terperinci, dan dilaporkan kepada anggota pada Rapat Kerja Cabang.


BAB VII
KEUANGAN DAN KEKAYAAN ORGANISASI
Pasal 8

1. Sidang Organisasi Kongres Nasional PDK3MI atau Rapat Kerja menetapkan besarnya uang pangkal dan uang iuran bagi anggota biasa, anggota muda, dan anggota luar biasa  yang harus dibayarkan kepada Pengurus Pusat.
2. Atas permintaan tertulis yang bersangkutan, Pengurus Pusat dapat memberikan keringanan mengenai uang pendaftaran dan uang iuran anggota biasa, anggota muda dan anggota luar biasa.
3. Pengurus Cabang berhak mendapatkan tambahan jumlah uang iuran untuk keperluan sendiri.
4. Anggota kehormatan dibebaskan dari kewajiban membayar uang pendaftaran dan uang iuran kecuali atas kerelaan sendiri.

Pasal 9
SUMBER KEUANGAN PERHIMPUNAN

1. Sumber keuangan Perhimpunan berasal dari :
    a. Uang pendaftaran dan Uang Iuran Anggota Biasa, Anggota Luar Biasa
    b. Usaha-usaha Perhimpunan yang sah
    c. Sumbangan dari pihak lain yang tidak mengikat.
2. Keuangan Perhimpunan yang berasal dari Uang Iuran Anggota Biasa, Anggota Luar Biasa, didistribusikan sebagai berikut :
    a. Tiga per empat untuk kepentingan Perhimpunan dan operasional tingkat Cabang disetor ke Bendahara Pengurus Cabang PDK3MI di wilayahnya
    b. Seperempat bagian untuk operasional kegiatan Perhimpunan tingkat Pusat disetor ke Bendahara Pengurus Pusat PDK3MI
3. Pengurus Cabang membuat laporan bulanan ke Pengurus Pusat atas pengelolaan keuangan yang terdiri dari penerimaan, pendapatan dan pengeluaran atau penggunaannya.

Pasal 10
UANG PENDAFTARAN DAN UANG IURAN

1. Semua Anggota Biasa, Anggota Luar Biasa diwajibkan membayar Uang Iuran Anggota Biasa, Anggota Luar Biasa.
2. Besarnya Uang Iuran Anggota Biasa, Anggota Luar Biasa ditetapkan oleh Rapat Kerja Nasional secara berkala dalam bentuk Surat Keputusan.
3. Anggota Kehormatan dibebaskan dari pembayaran uang iuran, kecuali atas kerelaan sendiri.

BAB VIII
KONGRES NASIONAL
Pasal 11

Kongres Nasional PDK3MI, selanjutnya disebut Konas PDK3MI.

Pasal 12

1. Tiga tahun sekali bertepatan dengan akhir masa kerja Pengurus Pusat PDK3MI dan sedapat – dapatnya bertepatan dengan hari ulang tahun berdirinya PDK3MI, Pengurus Pusat menyelenggarakan Konas PDK3MI
2. Pelaksanaan Penyelenggaraan Konas PDK3MI sepenuhnya diserahkan kepada Panitia Konas PDK3MI yang khusus dibentuk  untuk itu.
3. Konas  PDK3MI meliputi dua bidang kegiatan :
    a. Sidang Ilmiah
    b. Sidang Organisasi

Pasal 13
STATUS, KEKUASAAN DAN TATA TERTIB

1. Status dan Penyelenggaraan
    a.    Konas PDK3MI merupakan kekuasaan tertinggi Organisasi. 
    b.    Konas PDK3MI dihadiri dan diikuti oleh  seluruh anggota PDK3MI. 
    c.    Konas PDK3MI diadakan setiap tiga tahun, bertepatan dengan berakhirnya masa jabatan Pengurus Pusat PDK3MI. 
   d. Dalam keadaan luar biasa dapat diadakan Konas Luar Biasa PDK3MI, yang dapat diada  kan setiap saat atas permintaan sedikitnya dua per tiga Cabang, dan selanjutnya disebut sebagai Kongres Nasional Luar Biasa (Konas lub) PDK3MI. 
2. Kekuasaan dan wewenang 
    a. Konas PDK3MI menetapkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, Pedoman-pedoman Pokok kegiatan Organisasi, Garis-garis Besar Haluan dan Kebijakan Organisasi serta Program Kerja Nasional PDK3MI.
    b. Konas PDK3MI menilai pertanggungjawaban dari Pengurus Pusat PDK3MI 
    c. Konas PDK3MI memilih Pengurus Pusat PDK3MI untuk masa bakti tiga tahun berikutnya. 
    d. Konas PDK3MI mengesahkan Anggota Kehormatan PDK3MI. 
    e. Konas PDK3MI menetapkan Tempat Penyelenggaraan  dan Penanggungjawab pelaksanaan Konas PDK3MI berikutnya. 
3. Penanggungjawab pelaksanaan Konas PDK3MI :
    a. Penanggungjawab Pelaksanaan Konas PDK3MI adalah Ketua Umum Pengurus Pusat PDK3MI. 
    b. Penanggungjawab daerah pelaksanaan Konas PDK3MI adalah Ketua Umum Cabang dimana Konas PDK3MI  diselenggarakan. 
    c. Untuk penyelenggaraan Konas PDK3MI, dibentuk Panitia yang diusulkan oleh cabang dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Pengurus Pusat PDK3MI.  
4. Tata tertib : 
    a. Konas PDK3MI dihadiri oleh Pengurus Pusat, Pengurus Cabang, Anggota, Peninjau dan Undangan lainnya.
    b. Semua anggota wajib menghadiri Konas. 
    c. Semua anggota mempunyai hak bicara. 
    d. Ketentuan lebih lanjut tentang tata tertib Konas PDK3MI akan diatur dalam Pedoman Pelaksanaan Konas yang disusun oleh Panitia Konas PDK3MI. 

SIDANG ILMIAH
Pasal 14

1. Pelaksanaan penyelenggaraan Sidang Ilmiah diserahkan sepenuhnya kepada Panitia Konas PDK3MI seperti tertera dalam pasal 10 ayat 2.
2. Sidang Ilmiah dapat diikuti oleh :
    a. Semua anggota PDK3MI.
    b. Perorangan diluar PDK3MI yang berminat, diminta oleh atau atas persetujuan Panitia Konas PDK3MI.

SIDANG ORGANISASI
Pasal 15

1. Sidang Organisasi dipimpin oleh Ketua Formatur yang dipilih oleh peserta Sidang Organisasi.
2. Sidang Organisasi dihadiri oleh Pengurus Pusat dan Anggota Biasa dan dianggap sah bila dihadiri oleh lebih dari separuh jumlah Anggota Biasa.
3. Bila ini tidak tercapai sidang ditunda selama lima belas menit dan bila kuorum masih belum tercapai juga, sidang dianggap sah.
4. Sidang Organisasi :
    a. menerima laporan dan menilai pertanggungan jawaban yang diberikan oleh Pengurus Pusat.
    b. Menerima usul – usul dan mengambil keputusan untuk kepentingan PDK3MI.
   c. Sesuai dengan kebutuhan dapat  membentuk Panitia – Panitia untuk menjamin efisiensi kerja (panitia kerja, panitia khusus, panitia ad hoc).
    d. Menetapkan tempat Konas PDK3MI berikutnya.
   e. Menetapkan memilih ketua Pengurus Pusat PDK3MI untuk masa kerja tiga tahun berikutnya.
    f. Pengambilan Keputusan :
       1) Keputusan – keputusan diambil atas dasar musyawarah.
     2) Apabila keputusan tidak dapat diambil dengan jalan musyawarah, maka keputusan diambil atas dasar pemungutan suara.
      3) Keputusan yang diambil atas dasar pemungutan suara adalah sah berdasarkan suara terbanyak (separuh jumlah anggota biasa yang hadir ditambah satu).
     4) Apabila dengan pemungutan  timbul dua kali berturut – turut jumlah suara sama banyaknya, pimpinan sidang diberi hak untuk menerima atau menolak keputusan menurut  kebijaksanaanya.
      5) Pemungutan suara mengenai orang dilakukan secara rahasia dan tertulis.

BAB IX
SIDANG-SIDANG DILUAR KONGRES NASIONAL PDK3MI
Pasal 16

Sidang –sidang di luar Konas PDK3MI terdiri dari :
1. Sidang Ilmiah di luar Konas PDK3MI.
2. Sidang Organisasi di luar Konas PDK3MI.

SIDANG ILMIAH DILUAR KONGRES NASIONAL PDK3MI
Pasal 17

1. Sidang Ilmiah di luar Konas PDK3MI dapat berbentuk :
    a. Pertemuan tahunan (annual meeting).
    b. Seminar.
    c. Simposium
    d. Lokakarya (workshop).
    e. Dan lain – lain yang bersifat imiah.
2. Sidang Ilmiah seperti tertera dalam ayat 1 pasal ini dapat diprakarsai dan diselenggarakan baik oleh Pengurus Pusat maupun oleh Pengurus Cabang dengan sepengetahu  an Pengurus Pusat.
3. Sidang Ilmiah diluar Konas PDK3MI sedapat – dapatnya mengambil suatu masalah yang menyentuh berbagai keahlian, institusi yang ada kaitannya dengan perkembangan kesehatan masyarakat baik pemerintah maupun swasta atau kepentingan kesehatan masyarakat umumnya.
4. Biaya dibebankan pada penyelenggara kegiatan.

SIDANG ORGANISASI DILUAR KONGRES NASIONAL PDK3MI
Pasal 18

1. Sidang Organisasi di luar Konas PDK3MI merupakan Sidang Organisasi Luar Biasa, dapat diadakan apabila timbul hal – hal yang sifatnya mendesak.
2. Sidang Organisasi  Luar Biasa diadakan :
    a. Atas inisiatif Pengurus pusat.
    b. Atas permintaan tertulis dari sekurang – kurangnya sepertiga jumlah anggota biasa.
3. Ketentuan rapat – rapat Sidang Organisasi Luar Biasa yang diselenggarakan menurut ketentuan – ketentuan seperti termaktub dalam pasal 14 Anggaran Rumah Tangga.

BAB X
RAPAT KERJA
Pasal 19

1. Rapat Kerja  terdiri dari Rapat Kerja Nasional dan Rapat Kerja Cabang
2. Rapat Kerja Nasional :
    a. Rapat Kerja Nasional diadakan paling lambat enam bulan setelah Pengurus Pusat ditetapkan dan dilantik.
    b. Rapat Kerja Nasional membahas, menyusun dan menetapkan Program Kerja Nasional dalam masa kepengurusan berjalan.
    c. Rapat Kerja Nasional dihadiri dan diikuti oleh Pengurus Pusat dan Pengurus Cabang.
    d. Rapat Kerja Nasional diselenggarakan minimal satu kali dalam setahun.
3. Rapat Kerja Cabang :
    a. Rapat Kerja Cabang, diadakan paling lambat tiga bulan setelah penetapan Pengurus Cabang.
    b. Rapat Kerja Cabang membahas, menyusun dan menetapkan Program Kerja di Cabang.
    c. Rapat Kerja Cabang diselenggarakan minimal satu kali dalam setahun.
4. Rapat Kerja Nasional dipimpin oleh Pengurus Pusat.
5. Pengurus Pusat dapat meminta Dewan – Dewan, Badan – Badan, Panitia – Panitia perorangan untuk menghadiri Rapat  Kerja Nasional.
6. Tempat dan waktu penyelenggaraan Rapat Kerja Nasional ditentukan oleh Pengurus Pusat.
7. Rapat Kerja Nasional membahas dan menyelesaikan masalah – masalah serta mengambil segala keputusan yang tidak dapat diselesaikan oleh Pengurus Pusat dan tidak dapat ditunda sampai Sidang Organisasi Konas PDK3MI berikutnya.
8. Rapat Kerja Nasional dapat mengambil keputusan – keputusan baru yang sifatnya mengisi dan menyempurnakan keputusan – keputusan Konas PDK3MI sesuai dengan kebijaksanaan Pengurus Pusat  mengingat waktu dan keadaan.
9. Keputusan – keputusan diambil menurut ketentuan untuk Sidang Organisasi Konas PDK3MI seperti tercantum dalam pasal 14 ayat 4 Anggaran Rumah Tangga.
10. Rapat Kerja Cabang dipimpin oleh Pengurus Cabang.
11. Tempat dan waktu penyelenggaraan Rapat Kerja Cabang ditentukan oleh Pengurus Cabang.
12. Rapat Kerja Cabang membahas dan menyelesaikan masalah – masalah serta mengambil segala keputusan untuk kepentingan Cabang.

BAB XI
PENGURUS PUSAT
Pasal 20

1. Pengurus Pusat PDK3MI  terdiri dari sekurang – kurangnya dari :
    a. Ketua Umum
    b. Ketua I, Ketua II, Ketua III, Ketua IV.
    c. Sekretaris
    d. Bendahara
    e. Ketua Bidang
yang merupakan pimpinan gabungan.
2. Selambat –lambatnya satu bulan setelah Pengurus Pusat PDK3MI dipilih oleh  Sidang Organisasi Konas PDK3MI, maka Ketua Umum akan melengkapi susunan Pengurus Pusat  PDK3MI untuk masa bakti  tiga tahun.
3. Sesuai dengan kebutuhan, Pengurus Pusat PDK3MI dapat membentuk Dewan, Badan, Komisi, Seksi dan Panitia – Panitia Kerja.
4. Pengurus Pusat PDK3MI berkewajiban mengurus perhimpunan antara dua Konas PDK3MI, memberikan bimbingan dan berhak menegur atau memperingatkan kepada para anggota dalam melaksanakan apa yang tertera dalam pasal 5 Anggaran Rumah Tangga.
5. Pengurus Pusat PDK3MI  berkewajiban :
    a. Menyusun program kerja dan anggaran belanja .
    b. Meneliti, menilai dan melaksanakan keputusan – keputusan Sidang Organisasi Konas PDK3MI.
    c. Memberikan pertanggungan jawaban  tentang kebijaksanaannya kepada Sidang Organisasi  Konas PDK3MI berikutnya.

BAB XII
CABANG
Pasal 21

1. Sebuah Cabang PDK3MI dapat dibentuk apabila di suatu wilayah terdapat sekurang – kurangnya lima orang anggota biasa.
2. Bila persyaratan yang tertera dalam ayat 1 pasal ini belum dapat dipenuhi, maka anggota biasa dapat menggabungkan diri pada Cabang PDK3MI yang terdekat.
3. Anggota biasa yang karena domisilinya tidak dapat bergabung pada salah satu Cabang PDK3MI, kepentingan diselesaikan langsung oleh Pengurus Pusat PDK3MI.

BAB XIII
PENGURUS CABANG
Pasal 22

1. Cabang dipimpin oleh Pengurus Cabang PDK3MI untuk masa bakti tiga tahun.
2. Pengurus Cabang PDK3MI dipilih oleh Rapat Kerja Cabang.
3. Pengurus Cabang PDK3MI terdiri dari minimal :
    1) Ketua
    2) Sekretaris
    3) Bendahara
    4) Ketua Bidang
4. Pengesahan Cabang dengan Pengurus Cabang PDK3MI dilakukan oleh Pengurus Pusat PDK3MI selambat – lambatnya sebulan setelah menerima laporan.
5. Tugas dan kewajiban Pengurus Cabang PDK3MI :
    a. Membuat anggaran belanja dan program kerja untuk kepentingan Cabang PDK3MI.
   b. Memberikan bimbingan kepada para anggota dalam melaksanakan apa yang tertera dalam pasal 6  Anggaran Rumah Tangga.
    c. Melaksanakan keputusan Sidang Organisasi Konas PDK3MI, Rapat Kerja Nasional dan Rapat Kerja Cabang.
   d. Melaksanakan intruksi Pengurus Pusat PDK3MI.
   e. Memberikan laporan dan pertanggungan jawab  tahunan mengenai kegiatan Organisasi, bidang ilmiah dan keuangan kepada Rapat Kerja Cabang.
6. Wewenang Pengurus Cabang PDK3MI :
    a. Dapat menegur atau memperingatkan para anggota akan kewajibannya.
    b. Dapat menyelenggarakan pertemuan – pertemuan ilmiah seperti tertera dalam pasal 13 Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 23

1. Anggota – Anggota Pengurus Cabang yang telahmengakhiri masa kerjanya dapat dipilih kembali.
2. Anggota Pengurus Cabang yang berhalangan meneruskan tugasnya dengan alasan sah, dapat diganti oleh dan dalam Rapat Kerja Cabang yang diadakan untuk itu.
3. Bila Rapat Kerja Cabang seperti tercantum dalam ayat 2 pasal ini tidak dapat diadakan, maka Pengurus yang ada dapat mengambil kebijaksanaan tentang  pergantian dan kemudian dipertanggungjawabkan pada Anggota Cabang yang kemudian.


BAB XIV
SEKRETARIAT PENGURUS PUSAT/CABANG
Pasal 24

1. Alamat Sekretariat Pengurus Pusat PDK3MI sesuai dengan kota dimana Ketua Umum dan Sekretaris Pengurus Pusat PDK3MI  bertempat  tinggal.
2. Setiap Pengurus Cabang PDK3MI menetapkan alamat Sekretariat Pengurus Cabang PDK3MI sesuai dengan kota dimana Ketua dan Sekretaris Pengurus Cabang  PDK3MI bertempat tinggal.
3. Alamat Sekretariat Pengurus Pusat  dan Pengurus Cabang bisa berubah pada setiap masa bakti Pengurus
4. Alamat web PDK3MI menggunakan nama domain www.pdk3mi.org
5. Pada masa bakti 2011 - 2014 Pengurus Pusat BKS-IKM-IKP-IKK-FKI menggunakan alamat Sekretariat sebagai berikut : 
    a. Bagian Ilmu Kesehatan Masyarakat – Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada d/a Jl. Farmako Sekip Utara Yogyakarta 55281  Telepon  0274565076, Faks. 0274548156 u.p. Prof. Siswanto Agus Wilopo, dr., SU., MSc., ScD., Telepon  genggam 0816920554 alamat  email : sawilopo@yahoo.com
    b. Departemen Ilmu Kesehatan Masyarakat – Kedokteran Pencegahan– Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga d/a Jl. Mayjen. Prof. Dr. Moestopo 47 Surabaya 60131. Telepon 03191085727 Faks. 0315932705 u.p. Subur Prajitno, dr., MS., AKK. Telepon  genggam  0811349445 alamat  email : suburprayitno@yahoo.com
    c. Laboratorium Ilmu Kesehatan Masyarakat – Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya d/a Jl. Veteran Malang Telepon  0341575848, Faks. 0341575849 u.p. Harun Al Rasyid, dr., MPH. Telepon  genggam  081233516590  alamat  email :  haroen09@gmail.com


BAB XV
PENDIDIKAN KEAHLIAN DOKTER KESEHATAN MASYARAKAT
Pasal 25

PDK3MI turut serta secara aktif dalam pendidikan dokter berkeahlian dalam bidang Ilmu Kedokteran Komunitas dan Ilmu Kesehatan Masyarakat serta hal-hal yang ada kaitannya dengan penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang diperinci dalam kurikulum pendidikan dokter ahli yang disetujui oleh PDK3MI.

BAB XVI
PENUTUP
Pasal 26

1. Anggaran Rumah Tangga PDK3MI ini, berlaku sejak tanggal ditetapkan oleh Sidang Organisasi PDK3MI pada tanggal dua puluh delapan (28) Agustus dua ribu tiga belas (2013) di Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga di Surabaya, memutuskan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dengan Surat Keputusan nomor 001/SdO/PDK3MI/VIII/2013.
2. Dengan berlakunya Anggaran Rumah Tangga ini, maka Anggaran Rumah Tangga PDKMI yang ada sebelumnya dinyatakan tidak berlaku.


Surabaya, 28 Agustus 2013


A. Pengurus Pusat PDK3MI :
1. Dokter Siswanto AgusWilopo, Master of Science, ScD
2. Dokter Siti Pariani, Master of Science
3. Dokter Bambang Giatno Rahardjo, Master of Public Health
4. Subur Prajitno Budi Irawan
5. Dokter Harun Al Rasyid, Master of Public Health
6. Dokter Grace D. Kandou
7. Mohammad Zulkarnain
8. Dokter Hari Peni Julianti, Magister Kesehatan, Spesialis Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi

B. Pengurus Cabang PDK3MI :
1. Edison, lahir di Batusangkar
2. Doktor RM Suryadi Tjekyan
3. Armaidi Darmawan
4. Dokter Hj. Mariatul Fadilah, Magister Administrasi Rumah Sakit
5. Dokter Adi Khuntoro
6. Kusbaryanto
7. Dokter Budi Palarto Spesialis Obstetri Ginekologi
8. Dokter Djohar Nuswantoro
9. Dokter Florentina Sustini
10. Dokter Hj. Widati Fatmaningrum Magister Kesehatan
11. Nanik Setijowati
12. Arief Alamsyah Nasution
13. Dokter Pudji Lestari
14. I Komang Gerudug
15. Dokter Linda Dewanti
16. Dokter Sugiharto (Tek Foek)
17. Dokter Efyluk Garyanto
18. Dokter Sulistiawati
19. Lilik Djuari
20. Doktor Dokter Andi Armyn Nurdin, Master of Science
21. Dokter Muhammad Rum Rahim

C. Panitia Khusus Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BKS-IKM-IKP-IKK-FKI dan PDK3MI :
1. Subur Prajitno Budi Irawan
2. Dokter Yudhikuari Sincihu
3. Dokter Wienta Diarsvitri, Master of Science, Doctor of Philosophy
4. Dokter Djohar Nuswantoro
5. Lilik Djuari
6. Dokter Sugiharto (Tek Foek)
7. Dokter Nyilo Purnami
8. Dokter Harun Al Rasyid, Master of Public Health
9. Dokter Azimatul Karimah
10. Dokter Samuel Nugraha Hadi
11. Dokter Florentina Sustini
12.  Dokter Ivan Rahmatullah, Master of Public Health

 Tanda tangan akte red size

Penandatanganan Akte Notaris PDK3MI 22 April 2014 di Ruang Sidang GRAMIK Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga Surabaya